Hari Jumat, 21 November 2025, Direktur PEPDAS Kementerian Kehutanan, Ibu Nurul Iftitah S.Hut., M.Si, berkesempatan berdiskusi santai dengan Forum DAS-LH NTB di Kantor BPDAS Dodokan Moyosari, Mataram. Meskipun suasananya informal, pertemuan ini justru membuka ruang pemikiran lebih cair dan inovatif. Beragam gagasan strategis mengemuka, mulai dari arah kebijakan PEPDAS ke depan hingga refleksi peran kelembagaan BPDAS dan Forum DAS di tingkat daerah sebagai motor penggerak pengelolaan DAS yang lebih responsif dan adaptif.
Saat ini PEPDAS tengah menyusun strategi besar pencapaian target Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) seluas 10 juta hektare dalam sembilan tahun ke depan. Salah satu gagasan penting yang disampaikan adalah perubahan pendekatan durasi kegiatan RHL: dari pola lama yang berhenti pada P2 (3 tahun) menuju masa pelaksanaan hingga P4 (5 tahun). Pendekatan baru ini menekankan kualitas dan keberlanjutan penanaman, termasuk perubahan paradigma dari kuantitas bibit ke kualitas bibit, agar rehabilitasi benar-benar berdampak ekologis dan sosial dalam jangka panjang.
Terkait penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RU-RHL) Tahun 2027, Ibu Direktur menegaskan agar BPDAS memulai proses identifikasi lokasi sejak dini, tanpa menunggu tahun anggaran berjalan. Identifikasi lokasi RHL ke depan tidak hanya berpijak pada kondisi biofisik seperti tingkat degradasi dan ketersediaan lahan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat setempat sebagai dasar keberlanjutan program. Dengan persiapan matang dan pemetaan holistik, kebijakan rehabilitasi diharapkan tidak sekadar teknis, tetapi juga kontekstual dan berakar pada realitas lapangan.
Lebih jauh, beliau menekankan pentingnya posisi strategis BPDAS dan FORDAS dalam produksi dan diseminasi informasi terkait kondisi DAS. Keduanya diharapkan mampu tampil sebagai sumber rujukan kredibel layaknya BMKG-nya urusan DAS, yang memberikan informasi berkala tentang situasi dan dinamika DAS kepada publik dan pemangku kebijakan. Termasuk di dalamnya penguatan sistem peringatan dini untuk risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, serta penyediaan data yang mudah diakses, akurat, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan lintas wilayah.
Ibu Direktur juga mendorong FORDAS-LH NTB berperan lebih aktif sebagai hub parapihak, yakni ruang kolaboratif yang menjembatani berbagai pihak dalam menyamakan perspektif pembangunan berbasis DAS. Peran ini penting untuk menyatukan pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, lembaga adat, dunia usaha, hingga media agar pengelolaan DAS tidak berjalan sektoral, tetapi terintegrasi dan saling menguatkan dalam satu lanskap kebijakan.
| Gambar: Buku yang akan segera terbit kerjasama FORDAS-LH NTB dengan BPDAS Dodokan Moyosari |
Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan Kata Sambutan untuk buku yang segera diterbitkan berjudul “Pengelolaan DAS Berkelanjutan di Wilayah Kepulauan: Perspektif Biofisik, Sosial Ekonomi dan Kebijakan” yang disusun oleh pengurus FORDAS-LH NTB. Buku ini akan menjadi salah satu materi strategis yang diserahkan kepada Gubernur NTB pada Desember tahun ini sebagai bagian dari advokasi kebijakan pengelolaan DAS di wilayah kepulauan kecil.
Oleh Markum, Guru Besar Unram, Ketua FORDAS-LH NTB